3702, LL SETNEG : 87HLM. bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan eveluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaraNo. 32 tahun. 4. 8, LN. No. E. 80 Ayat (1) UU RI No. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik mengganti dan mencabut Undang-undang. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Tutup. UU NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP) Disusun Oleh Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Dibawah Pimpinan DR. 23 tahun 1997 di yogyakarta oleh: s, merry dameyati terbitan: (2009) ; peran dan fungsi lembaga pengawasan dalam tanggung jawab pelaku usaha menurut uu no. Judul. TB Simatupang No. Undang-undang Nomor. 23) adalah peraturan yang memproteksi atau memperaturkan hak-hak pengelolaan lingkungan hidup yang. 27, LN. Tipe Dokumen. 27 Tahun 1999 dan memberikan implikasi yang besar bagi para pelaku AMDAL, termasuk pejabat pemberi ijin. Pasal 1. Dari tahun 1989–2009 terdapat puluhan kasus sengketa lingkungan di Indonesia. Menjadi UU. UU No. disempurnakan dengan Undang-Undang No. MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 Jika di-cermati terdapat beberapa perbedaan penga-turan antara UUPPLH. 1 Tahun 1962, Tentang Pemanggilan dan Pengerahan. UU RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Judul. ABSTRAK: CATATAN:Dasar Hukum. Undang-undang (UU) NO. Tipe Dokumen. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran NegaraUNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Kehadiran undang-undang No. 32 tahun. A. Karena itu pula UU No. Undang-undang. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 3. 2. Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Indonesie, Staatsblad 1847 : 23) wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun, dan pada saat berlakunya Undang-undang ini masa simpanan yang belum mencapai 10 (sepuluh) tahun pemusnahannya dilakukan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk tujuan pembangunan ekosistem berkelanjutan. 3699 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 11. Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. yakni UU No. 000. hal. bahwa. ABSTRAK: CATATAN:RUU tentang Perubahan atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak (Satu dari Tujuh Agenda Rapat Paripurna DPR-RI). 23 TAHUN 1997 Dr. 32 Tahun 2009 point ke-8 yang berbunyi, selain itu, undang-undang ini juga mengatur Beberapa point penting antara lain: 1. Proses hukum. Undang-undang ini terdiri. 116 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) yang kemudian dengan Keppres No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Judul. 1997/ No. Peraturan Perundang-undangan. 15 Tahun 1997 Ketransmigrasian MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan Pelaksana. Pasal 11 (1) Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasi oleh Menteri. 25, LN. LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. Undang-undang (UU) No. Pasal 27Peradilan Militer - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Undang-Undang No. Indonesia, Pemerintah Pusat. Untuk itu pada tanggal 19 September 1997 Pemerintah mengundangkan UU Nomor 23 Tahun 1997. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No. 23 Tahun 1997 Tentang : Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 23 TAHUN 1997 (23/1997) Tanggal : 19 SEPTEMBER 1997 (JAKARTA) Sumber : LN 1997/68; TLN NO. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang Undang No. 23 Tahun 1997 dalam unsur melawan hukum, perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 35. Fax: +62 21 - 2270 - 8909. 23 Tahun 1997 Pasal 1 yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang No. Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3739);. HUKUM LINGKUNGAN UU tentang lingkunga hidup (UU PLH No 23/ tahun 1997) Yang membahas lingkungan hidup dengan tujuan atau keinginan dapat diharapkan oleh UU yaitu Pasal 3 tentang pengelolaan lingkungan hidupmaka disini disebutkan pencapaiannya yaitu : 1. UU ini mencabut UU 23/1997 dan mengatur tanggung jawab mutlak pada Pasal 88. 2009 yang menggantikan UU No. UU No. Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 8 Tahun 1997 Dokumen Perusahaan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 1997 No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 1997/ No. 3698, LL SETNEG : 58 HLM. 23 Tahun 1997 yaitu pada Pasal 22 ayat (1) yaitu barang siapa melakukan perbuatan Berdasarkan UU. Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat menjadi UU No 23 Tahun 2014). 4 Tahun 1979 Kesejahteraan Anak MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. A. Pengakuan yang tegas juga dimasukkan dalam perubahan Undang-Undang tersebut, yakni UU No. 3674, LL. NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Menetapkan dan melaksanakan kewajiban moneter. 10, LN 1997 / NO. Sabtu, 31 Agustus 2013. Lingkungan Hidup. Judul. 1) Siti Sundari Rangkuti, Instrumen Hukum Pengelolaan. No. Undang-undang (UU) No. Setelah putusan itu, Pemerintah dan DPR akhirnya mengadopsi konsep legal standing dalam UU No. . Salah satu kelemahan pokok Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (UUPLH) adalah dalam hal proses hukum pencemaran dan perusakan lingkungan. Sedangkan ruang lingkup lingkungan. 3699 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 23 Tahun 1997 Tentang : Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 23 TAHUN 1997 (23/1997) Tanggal : 19 SEPTEMBER 1997 (JAKARTA) Sumber : LN 1997/68; TLN NO. 68, 1997 LINGKUNGAN HIDUP. PP No. Undang Undang No. d. . 23/1997 di jelaskan bahwa lingkunagan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, diantaranya manusia beserta perilakunya,yang dapat mempengarui kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia itu sendiri, dan makhluk hidup lainya. UU Nomor. 10 Tahun 1997 Ketenaganukliran MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Pasal 1. Undang-undang Nomor REFR DOCNM="86uu005">5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata. 3. 23/1997), telah diatur sanksi pidana (penjara dan denda) terhadap badan hukum yang melakukan pencemaran. Di dalam Ketentuan Umum UU RI no 23 tahun 1997 Pasal 1 Ayat 6 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Berlaku. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2023. 3683, LL SETNEG : 20 HLM. UU NO. 23 tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2009. MENGAODILI1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344); 6. 10 Tahun 1997 Jenis: Undang-Undang (UU) Nomor: 10 Tahun 1997: Bidang Hukum-Bentuk: Rilis: Tempat Penetapan-Tahun: 1997: Sumber- Tanggal Penetapan. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. customer@hukumonline. 80 Ayat (1) UU RI No. (2) Besar biaya penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Undang Undang No. Undang-undang (UU) tentang Pengadilan Anak. Perbedaan mendasar dari Undang-undang No. 32 Tahun 2009 point ke-8 yang berbunyi, selain itu, undang-undang ini juga mengatur Beberapa point penting antara lain: 1. Thus, on September 19, 1997 government made law No 23 year 1997. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU 4/1982”), yang kemudian digantikan oleh. 4 Tahun 1982 dengan Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup T. Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran. Sehingga, secara hukum, seseorang yang melakukan pencemaran, sangat. 4 Tahun 1982 Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup MATERI. Pasal 126Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selama ini para pelaku pengerusakan lingkungan yang berhasil dijebloskan. 21 Tahun 1997 Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 23 tahun 1997 juga membahas hal-hal seperti:plestarian lingkungan,daya tampung ,kriteria baku,limbah,bahan berbahaya,sengketa lingkungan dan audit terhadap lingkungan. , M. 2. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. 56 Tahun 1998 (X) PP No. UU No. Undang-undang (UU) tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang (UU) NO. 000,- - UU No. TENTANG. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699). Digantinya UU No. Undang-undang Nomor 22 Tahun. 15Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). TAKDIR RAHMADI, SH. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1997. 32 Thn 2009, keduanya itu mendefinisikan mengenai pengertian lingkungan hidup ialah sebagai berikut: “Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, serta juga makhluk hidup. 27. No. Sudah banyak kasus yang terjadi dan berdampak pada kerugian besar bagi makhluk hidup khususnya manusia. Dasar hukum itu dilandasi oleh asas hukum lingkungan hidup dan penaatan setiap orang akan norma hukum lingkungan. Istilah pembangunan berkelanjutan tidak dinyatakan secara tersurat dalam UUPLH 1982, tetapi menggunakan istilah pembangunan yeng berkesinambungan. Peraturan Perundang-undangan. 23 Agustus 2021 Sumber. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. 4 Mengenai prinsip perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang tertuang dalam konvensi hak-hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Ditetapkan: 19 September 1997. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1997. (2) Besar biaya penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 23 Tahun 1997 Te ntang Pengelolaan L ingkungan Hidup, (Maka lah : Sekolah Pasca Sarjana . Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan, ”a. 44, TLN NO. 57 Tahun 1998 (X) PP No. 23/1997 di jelaskan bahwa lingkunagan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, diantaranya manusia beserta perilakunya,yang dapat mempengarui kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia itu sendiri, dan makhluk hidup lainya. Dalam UU No. corrosive materials. Tipe Dokumen. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tangggal 2 November 2020 dan telah terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 15, LN. UU 32 Tahun 2009 Dalam sejarahnya, UU Perlindungan Lingkungan Hidup (PLH) di Indonesia telah mengalami tiga kali fase evolusi; pertama, UU No. 23 Tahun 1992 Tentang : Kesehatan Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 23 TAHUN 1992 (23/1992) Tanggal : 17 SEPTEMBER 1992 (JAKARTA) Sumber : LN 1992/100; TLN NO. NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG P S I K O T R O P I K A DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 1. 3676, LL SETNEG : 17 HLM. UU No. Undang-Undang. Tipe Dokumen. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). 23 tahun 1997 Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesiaterpidana, dalam kasus Pasal 41 ayat (1) UU No. id : 34 HLM. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan. 68 dan TLNRI No. Dalam Bab IX Undang-Undang No. Seperti biasa, kamu diminta untuk membaca isi materinya. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 1 tayangan 16 halaman. Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Konsep tentang daya dukung sebenarnya berasal dari pengelolaan hewan ternak dan satwa liar.